MONITORING DAN EVALUASI RPJMD
Oleh: Wildani Pingkan Suripurna Hamzens

Melakukan Monitoring dan Evaluasi RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, berarti menjadikan dokumen RPJMD sebagai tolok ukur monitoring dan evaluasi RPJMD, tolok ukur yang dimaksudkan meliputi: (1) visi; (2) misi; (3) dan program-program dan kegiatan pembangunan. Tentu saja yang ditelaah tidak sekedar kekonsistenan dokumen RPJMD dengan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh setiap SKPD, langkah lain yang perlu ditempuh adalah memonitor setiap kegiatan, agar berlangsung dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Berikut ini disajikan langkah-langkah praktis yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi RPJMD.

Langkah 1: Mencatat visi
Setiap RPJMD memiliki visi 5 tahun pembangunan, artinya visi pembangunan harus tercapai dalam waktu paling lama 5 tahun.

Langkah 2: Mencatat Misi
Untuk mencapai visi, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam misi dan bisa dalam beberapa misi. 

Langkah 3: Mencatat program dan SKPD pelaksana program.

Langkah 4: Menelaah program dan kegiatan yang di susun atau yang diusulkan SKPD sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMD hingga tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Peran Bappeda sangat penting dalam hal menelaah program dan kegiatan usulan SKPD, sehingga yang akan dilakukan benar-benar program dan kegiatan yang sesuai dengan program-program RPJMD. Disarankan membuat suatu sistem informasi teknologi, yang hanya menerima usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMD.

Langkah 5: Melakukan monitoring untuk setiap kegiatan pembangunan, dan mendokumentasikan hasil monitoring setiap kegiatan, sehingga aktivitas pembangunan dapat diukur dengan baik.

Langkah 6: Melakukan evaluasi, per 3 bulanan. Jadi dalam 1 tahun terjadi 4 kali evaluasi. Dalam evaluasi dapat dilihat, apakah program dan kegiatan berjalan dengan baik, adakah kendala dalam pelaksanaan. Hal ini perlu dicatat karena sangat penting memastikan apakah progam dan kegiatan yang dijalankan dapat mengantarkan proses pembangjnan mencapai Visi RPJMD.

Langkah 7: Perhatikan program dan kegiatan yang pelaksanaannya melenceng, atau tidak cocok ketika dilaksanakan, misalnya nilai kemanfaatannya tidak ada atau rendah. Jadikan hal ini materi dalam proses pengendalian RPJM.

Langkah 8: Lakukan hal ini secara rutin dan jadikan bagian keseharian dari manajemen pembangunan daerah.

Langkah 9: Catat dan dokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi.

Demikiankah prinsip-prinsip dasar terkait dengan Monitoring dan Evaluasi RPJMD. 

MENILAI KUALITAS PEMBANGUNAN FISIK
Oleh: Wildani Pingkan Suripurna Hamzens

Hasil pembangunan fisik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah output dari kegiatan pembangunan yang bermuara pada hadirnya berbagai fasilitas publik dalam berbagai bentuk, misalnya: (1) jalan; (2) jembatan; (3) trotoar; (4) drainase; (5) taman-taman kota; dan (6) bangunan. Masyarakat dapat menilai dengan mudah kualitas hasil-hasil pembangunan fisik seperti ini. Satu hal yang harus selalu diingat adalah pembangunan merupakan layanan publik, karenanya hasil-hasil pembangunan fisik haruslah kokoh sehingga bertahan lama dan memiliki usia penggunaan jangka panjang.

Menilai kualitas jalan, dapat dilakukan dengan: (1) tes kenyamanan ketika melintasi; (2) secara visual dan berkala melihat apakah jalan dapat digunakan dalam jangka panjang, artinya tidak mengalami kerusakan jangka pendek, dalam bentuk lubang, ataupun pengikisan lapisan jalan, atau adanya genangan air di jalan.

Menilai kualitas jembatan, sangat menarik: (1) secara desain, jembatan-jembatan yang ada saat ini sangatlah monoton, di manapun sama bentuknya. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak hadir kreasi desain jembatan yang spesifik yang dapat menjadi penanda keberadaan kita di suatu wilayah tertentu; jadi masyarakat dapat menilai jembatan mulai dari desain dan fungsinya; (2) lebar jembatan, apakah cukup sesuai dengan fungsinya; (3) kekokohan jembatan, dapat dilihat dari material yang digunakan, dan secara visual dapat dinilai secara berkala dari waktu ke waktu, apakah jembatan cukup awet.

Menilai kualitas trotoar mudah sekali: (1) apakah trotoar tersebut banyak yang menggunakan?, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna trotoar; (2) apakah trotoar cukup nyaman untuk digunakan?, bisa dilihat dari mulus atau tidak mulusnya trotoar, perawatan trotoar, kenyamanan ketika menggunakan, misalnya hadirnya pohon peneduh, terang dimalam hari, tidak ditemukan lubang di atasnya, ataupun pohon yang tumbuh di tengah trotoar sehingga menghalangi pejalan kaki; dan (3) lihatlah material dan kualitas material, serta kerapihan dalam mengerjakannya. Material yang baik tidak mudah rusak, dan pengerjaan yang baik akan menjadikan trotoar rapi dan enak dilihat.

Menilai kualitas drainase, khususnya drainase yang terbuka dapat dilakukan dengan: (1) mengamati lebar dan kedalaman drainase; (2) mengamati keberlanjutan drainase, drainase yang baik tidak tiba-tiba putus; (3) mengamati perawatan drainase, dengan cara melihat apakah drainase bersih dan bebas dari sampah.

Menilai kualitas taman kota yang berfungsi sebagai wadah interaksi sosial warga dapat dilakukan dengan: (1) mengamati desain taman, apakah fungsional, misalnya memiliki tempat duduk yang nyaman untuk digunakan; (2) mengamati soft material atau tanaman cukup, artinya memenuhi fungsi sebagai taman kota; (3) mengamati hard material menggunakan bahan-bahan yang baik dan tahan lama; dan (4) mengamati kondisi taman terawat atau tidak.

Menilai kualitas bangunan dapat dilakukan dengan cara: (1) mengamati desain bangunan apakah sesuai dengan fungsi bangunan, dan sebagai bangunan publik, kapasitas bangunan perlu diamati, misalnya kantor pos, kantor pajak, sekolah-sekolah pemerintah; (2) mengamati kenyamanan pengguna, bisa dilihat dari sirkulasi yang terjadi dalam bangunan, misalnya suatu bangunan airport seharusnya memiliki sirkulasi yang secara visual bisa dipahami dengan cepat, dan tidak membuat tersesat; (3) mengamati fasilitas yang diperlukan, misalnya toilet, seharusnya seluruh bangunan publik menyediakan toilet yang cukup, dan dalam kondisi yang bersih; (4) mengamati kualitas struktur bangunan; (5) mangamati kualitas bahan bangunan; (6) mengamati tampilan bangunan; dan (7) mengamati perawatan bangunan.

Demikianlah, kita dapat menilai dengan cepat kualitas pembangunan fisik yang sudah dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas. 

MEMPERBAIKI KUALITAS PEMBANGUNAN FISIK
Oleh: Wildani Pingkan Suripurna Hamzens

Jika kualitas pembangunan fisik suatu negara masih rendah, maka perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi pembangunan fisik perlu dicemati dan diperbaiki. Makna dari pembangunan adalah memberikan layanan publik yang berkualitas. Untuk itu, kualitas harus hadir di setiap proses. 

Pada aspek perencanaan, beberapa hal yang perlu dicermati dan harus diperbaiki segera yaitu: (1) merencanakan pembangunan fisik agar hasilnya dapat digunakan dalam jangka panjang, atau memiliki jangkauan waktu manfaat yang lama; (2) merencanakan standar pelaksanaan, termasuk metode penyelenggaraan, standar bahan, alat, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya; (3) merencanakan sistem pengawasan atau monitoring pelaksanaan yang terstruktur; (4) merencanakan seluruh sumber daya sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, termasuk rencanakan biaya penyelenggara pembangunan fisik, sehingga tidak tejadi pengambilan biaya pembangunan untuk keuntungan; (5) merencanakan waktu pelaksanaan yang sesuai dan logis.

Pada aspek pelaksanaan, jika dilakukan sesuai rencana, maka biaya penyelenggaraan tersedia dan tidak menjadi masalah, selanjutnya kualitas akan sangat terkait dengan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara. Niat membangun juga akan sangat menentukan kualitas bahan yang digunakan. Jika niat mewujudkan pembangunan fisik berorientasi pada upaya menghadirkan layanan publik yang berkualitas, maka penyelenggara pembangunan akan menggunakan metode standart yang disarankan atau justru menggunakan metode yang lebih baik. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas, sehingga hasil pembangunan fisik dapat digunakan dan dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pembangunan fisik, yang perlu diperbaiki adalah perilaku penyelenggara, atau pelaksana pembangunan fisik, penyelenggara yang benar akan menggunakan sumber daya manusia yang sesuai, alat yang baik, bahan-bahan yang berkualitas, tepat waktu dalam pengerjaan, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara menurunkan kualitas bahan, metode, maupun lainnya yang menyebabkan turunnya kualitas hasil fisik dan menurunnya waktu pemanfaatan.

Aspek monitoring dan evaluasi sangat penting. Dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah: (1) sikap profesional dalam mengawasi dan mengevaluasi; (2) memperhatikan dengan detail setiap proses pembangunan: (3) mencatat dengan baik keseluruhan proses, memberikan peringatan dan meminta segera memperbaiki apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai; (4) melaporkan secara tertulis dan lisan untuk seluruh jenis penyimpangan yang terjadi.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah: kualitas pembangunan fisik ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia penyelenggaranya. Karena itu sangat penting membuat suatu sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pembangunan fisik terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi ladang yang subur bagi penyimpangan penggunaan uang negara.

PEMBANGUNAN = UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
Oleh: Wildani Pingkan Suripurna Hamzens

Seluruh aktivitas pembangunan semestinya merupakan wujud nyata upaya-upaya memberikan layanan publik yang berkualitas. Mengapa harus berkualitas?..Karena penyelenggaraan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Siapa pengguna proses dan hasil pembangunan?...Berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing. 

Ketika membangun apapun maka yang selalu harus diingat adalah pembangunan merupakan upaya memberikan layanan publik. Karena itu pertimbangan nilai kemanfaatan pembangunan bagi pengguna merupakan suatu hal penting dan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monotoring dan evaluasi. Pembangunan ada penggunanya, penggunanya adalah masyarakat. Karena itulah seluruh aktivitas pembangunan dapat juga disebut sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Adakah pembangunan yang bukan merupakan layanan publik?. Tentu saja tidak ada. Semua bentuk kegiatan pembangunan tujuannya adalah penyelenggaraan layanan publik, misalnya: pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan ekomomi, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan infra struktur, dan lain sebagainya, seluruhnya dilakukan dalam rangka memberikan layanan publik.

Mental dan perilaku yang baik dari seluruh aktor pembangunan merupakan syarat dan faktor kunci untuk menghadirkan pembangunan dalam berbagai bentuk layanan publik yang berkualitas.